Sep 042009
 

You are currently browsing comments. If you would like to return to the full story, you can read the full entry here: “KPK Luncurkan Sistem Online Pengaduan Tindakan Korupsi”.

 Posted by at 03:09

  52 Responses to “KPK Luncurkan Sistem Online Pengaduan Tindakan Korupsi”

  1. salam anti korupsi………..

    saya dari tim infestigasi. PONOROGO ANTI KORUSI…memberitahukan bahwa banyak.dugaan kosus koruosi yang ada di kabupaten ponorogo.yang paling mencolok sekarag ini aalah pembanguna prasarana rumah sakit….sampai sekarang belum selesai, padahal dana yang sudah dikeluarkan cukup banyak…mohon kepada pimpinan KPK untuk terjun ke ponorogo.terima kasih..
    salam anti korupsi..wassalam

    Tim infestigasi
    uul…

  2. salut tapi sayang hanya kasus minimal 1 M yang bisa dilaporkan, ke KPK. seharusnya kalau emang niat memberantas korupsi ya KPK ngga boleh pandang bulu dong. Kasus dugaan korupsi mulai kelas teri, kelas mujair, kelas cucutpun (yang banyak terjadi di instansi pemerintah) harus diberantas. Lah saat ini yang bisa dipercaya oleh masyarakat cuman KPK,, sayang sekali ya.

    Salam anti korupsi πŸ˜₯

    • di papua banyak pejabat yang telah menjadi raja-raja kecil di daerah, satusnya tersangka hingga terdakwapun, namun ironisnya masih miliki kewnagan jalnkan SKPD, tdk heran kalau media internasional menyatakan OTSUS papua telah gagal dan masyarakatnya ibarat (berada) telur diujung tanduk

    • setuju sy ama mbah roso 😑

  3. sebetulnya KPK ditiadakan saja sebab banyak koruptor sudah dipidanapun tetap hukumamnya tidak adil dimana koruptor kelas kakap diadili dengan sangat ringan sekali aplagi buat besanya SBY , untuk itu tolong tidak usah ada KPK karena yang menjabat sangat takut pada atsan bukan takut pada tuhanyang seharusnya dilakukan malah disepelekan, untuk itu kalau nanti KPK ditiadakan biarkan saja tuhan yang mengadili langsung karena kebenaran akan selalu muncul dan akan selalu menang.

  4. kepada kpk saya, sebagai rakyat sumedang, tolong selidiki dong pembayaran pembebasan tanah proyek bendungan jati gebe, yang merugikan uang negara miliaran, soalnya dah 1 thn gak ada tindakan, apa lagi di desa pajagan cisitu, yang gak punyatanah di daerah penggusuran kok bisa dapet…. itukan sangan merugikan negara, tolonglah terjun ke daerah jangan dipusat aja penyelidikanya…

  5. walikota parepare sulsel korupsi 1,5 milyar,di vonis satu tahun penjara denda 100 juta oleh pengadilan negeri makassar,masih menjabat walikota,bagaimana koruptor mau jera kalau begini,jangankan di tahan di nonaktifkan dari jabatan walikota saja tidak di lakukan,inikan memberi kesempatan dia untuk melakukan korupsi lgi,kpk tolong berantas korupsi dengan konsisten.

  6. walikota parepare sulawesi selatan korupsi 1,5 milyar,di vonis 1 tahun penjara denda 100 juta oleh pengadilan negeri makassar masih menjabat sebagai walikota parepare,,bagai mana koruptor mau di berantas kalau begini,di non aktifkan dari jabatan saja tidak bisa apalagi kalau mau di tahan,tolong kpk agar konsisten dalam memberantas korupsi.

  7. apa KPK di Indonesia betul2 serius menindak korupsi??? byk pengalaman masyarakat setelah melapor dikatakan bahwa laporan tidak memenuhi PP, aneh dan lucu masa masyarakat disuruh mencari bukti, padahal informasi sekecil apapun seharusnya KPK harus tanggap serta melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apa yakin KPK bisa berbuat banyak karena byk hak-haknya yg masih dikebiri artinya pemerintah setengah hati utk menindak korupsi. Ngak usah basa basi lah……… πŸ˜›

  8. Kita msh bs berharap smga ketua kpk dan kajagubg yg baru bs serius dan propesional dlm membongkar dug tpk yg terjadi di indonesia.

  9. DI PEMDA2 BYK KASUS PENYIMPANGAN KTA CUMA BISA KSIH CONTOH AJA; BELI ETALASE DI TOKO 1JT TAPI DI TULIS 3JT ITU CUMA 1 ITEM KLO DI KAB ADA 100 ITEM 100X 2JT=200JT DI INDONESIA ADA BRP KABUPATEN? SIALAHKAN DI KALIKAN SENDIRI. PADAHAL DI TIAP PEMDA TIAP HR ADA PENGELUARAN

  10. Koruptor harus dihukum mati , kalau tdk semua itu sia sia , hanya pormalitas doang , 1 orang dihukum mati pasti semuanya berhenti
    negara ini sudah hancur dan saya rasa kedepan akan semakin hancur olehpara koruptor , Kenaikan Gaji PNS tdk akan menghentikan mereka korup , hanya undang undang hukum mati yang akan menghentikan merekan itu pasti 😑

  11. Capek KPK menyelidiki dan menginfestigasi para koruptor jika hanya dipenjara aja tdk ada guna , karna akarnya tumbuh cepat ibarat mati satu tumbuh seribu jdi harus diracun supaya mati dan tdk bisa tumbuh alias hukum mati πŸ˜›

  12. Assalamualaikum wr wb !
    Salam sejahtera !
    Saya adalah warga masyarakat Kota Sabang ingin mengungkapkan sedikit uneg-uneg sebahagian warga, bahkan hampir seluruhnya jika mengetahui Permasalahan KM Pulau Weh milik Pemko Sabang. Sepengetahuan saya saat saya menjabat Kanit PMB Sat Intel Polres Sabang, berdasarkan hasil interogasi saya di Polres setempat terhadap Pimpro Pengadaan KM Pulau Weh yaitu Sdr Sofyan Adam, kapal tersebut dianggarkan pada APBD Kota Sabang tahun 2000 dengan nilai 8,6M, pelaksanaan pengadaan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang(PDPS), proses pelaksanaan adalah non tender, dan sebelum Pengadaan dilakukan terlebih dahulu Team terdiri dari Pejabat Pemko dan anggota DPRD saat itu melakukan survey ke Singapura guna mengetahui detil Jenis dan harga Kapal serta perbandingan harga beberapa kapal bekas yang dilelang disana. Pendek cerita KM Pulau Weh telah dibeli dan beroperasi Rute Singapure -Sabang membawa barang sembako, elektronik dan Mobil Bekas, dll dimana pengelolanya juga PDPS. Proses Pengadaan menggunakan dana daerah milyaran rupiah dengan non tender tentunya dicurigai terindikasi korupsi, Kejari bahkan Kejati turun tangan proses, hasilnya tidak ada yang terlibat. Berita yang kami baca di media saat itu selalu sedang dalam penyelidikan sampai akhirnya tidak ada yang dihukum. Dalam hal ini kejaksaan saya menilai tidak profesional atau sudah bermain-main, selanjutnya Pejabat PDPS juga diperiksa Kejaksaan tapi tidak ada yang terlibat alias didiamkan. PDPS menikmati dana subsidi tiap tahun milyaran rupiah (datanya ada di Pemko tentu), juga tidak jelas pengembalian keuntungan untuk daerah. Berita terakhir kami peroleh kapal tersebut sekarang dikontrakkan kepada Pengusaha Singapura dan menurut Agt DPRK sekarang Abdul Muthalib menyatakan bahwa dana sewa kontrak tersebut tidak jelas pembayarannya. Dan Kantor PDPS di sabang pun sudah berpindah-pindah alamat bahkan sekarang tidak jelas lagi baik alamat kantornya, pejabatnya maupun kegiatannya. Masyarakat sabang yang sudah menetap sejak 2000-sekarang kalau ditanyakan kemungkinan besar tidak membantah keterangan/fakta yang saya ungkapkan diatas.
    Nah sekarang kami masyarakat Sabang akan bangkit menanyakan meminta pertanggung jawaban jelas, meminta kepada Lembaga Tertinggi di Negara ini untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Sabang sehingga Sabang kedepan rakyat dan daerahnya bisa lebih maju dan bermartabat, Kalau tidak ada kejelasan mengenai ;
    1. Apa dasar hukum proses pengadaan KM Pulau Weh dilakukan tanpa tender dan siapa Pejabat yang bertanggung jawab
    2. Berapa jumlah anggaran yang real untuk kapal barang kondisi demikian, Team Survey kala itu pasti punya data.
    3. Kenapa mesti PDPS yang mengadakan kapal tersebut, padahal staf PDPS terdiri dari Pejabat-pejabat pensiun, bukan unsur swasta atau insan jiwa enterpreuner.
    4. Penunjukan Pimpro dan BendPro mengapa terkesan asal-asalan sehingga dalam pelaksanaan pengadaan tidak mengerti tentang Spesifikasi Barang, bukankah kuitansi Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan diperiksa, sementara pengakuan Bendahara saat itu mereka adalah sebagai penanggungjawab nama dalam SK saja, menyangkut proses pembelian dan serahterima barang mereka tidak mengetahui jelas.
    5. Setelah beroperasi KM Pulau Weh dalam pengelolaan PDPS, modal subsidi milyaran rupiah dari Pemko selanjutnya PDPS melakukan penjualan, bgaimanakah kebijakan, bagaimana perjanjian antara pemberi modal dengan pedagang, tentu harus jelas keuntungan, sementara uang tersebut uang rakyat, sejauh mana rakyat dilibatkan walau melalui wakil di DpRD.
    6. Saat ini kantor, personil, inventaris PDPS yang merupakan asset daerah kami meminta penjelasan dan pertanggungjawabannya, dan KM Pulau Weh siapa yang bertanggungjawab menyewakan kepada siapapun kami tidak memngetahuinya, kenapa Pihak Pemko dan dPRK sekarang tidak segera mengembalikan mega-asset tersebut ke Sabang..
    7. Seandainya KM Pulau Weh ada di Sabang bukankah kawasan Freeport seentar lagi pelabuhannya rampung bisa segera mendenyutkan perekonimian rakyat. Dan sebaiknya tidak usah dihidupkan pelabuhan freeport jika masalah tersebut diselesaikan secara komprehensif dan jika terbukti unsur memperkaya diri secepatnya dilakukan langkah yuridis. Dan yang mampu melaksanakan itu dalam hal ini adalah KPK dan masyarakat sabang, jangan disertakan lagi Kejari dan Kejati melainkan mereka yang sudah pernah brtugas menyelidiki harus diperiksa karena dugaan mafia hukum.
    Akhir kata terimakasih semoga secepatnya ditanggapi dan dilakukan investigasi, jangan membiarkan masyarakat Sabang melakukan langkah seprti di Timur Tengah saat ini,, minimal demontrasi baik di Sabang bahkan sampai ke KPK pusat Jakarta.. Wassalam Apa Syad Gunong Labu Sabang

  13. saya g tau bnr apa tidak yg mengadukan ini,tlng kpk selidiki BUMN(orng blng bumn ldng korupsi)
    kasus ini trjd di PTP Nusantara IX kebun sukomangli,tanaman karet,kasihan para penyadap akhr ini mlh disuruh nyadap 2x dlm sehari/sekali tp 2 bagian yg biasany di krjakan 2 hari ini satu hari dngn gaji katany 2 hari tp kenyataannya yg sebagian(1bagian tdk dibyr/tdk jls)
    kalo pengajian juga kadang disunat sana sini(uangnya pun dah dimasukin amplop) kalo ktahuan kurng mlh gantian menyalahkan. πŸ˜₯

  14. makny diitung dulu,gmn mo ngitung org duitnya diamplop in,anehnya lg skrng kebun nyaris g dirawat gulma,pupuk g jelas pdhl ktny anggrn untk itu tetap ada,trs kemana,trs ada bocorn dr krywn (mandor) masak ga ada lahan ada hasil trs dr mana itu, sdngkan yg real yg mash produksi disrh kerja rodi krna ktnya ga target…kan lucu….
    mmg BUMN susuah lps dr korupsi

  15. Askum,,seblum saya lapor tntang dugaan korupsi saya mau bertanya dulu: benarkah setiap laporan ini akan d tanggapi olh KPK? Saya udh capek and hrs mengadu kemana lagi,kirim surat ke KPK lbh dari 3X, tp g ad tanggapan juga!!
    D kampung saya Jatirejo-pulutan kulon kec. Wuryantoro kab. Wonogiri pada thn 2008an mendapatkan bantuan pengelolaan air minum sekitar 250 jt.an namun dilapangan dana it tidak sampai 50an jt pd akhinya pekerjaan it terbengkalai, pelakunya tidak jauh dan tidak bukan (perangkat kelurahan)pd saat it kepala desa msh d pimpin BP.WAGIMAN yg juga anggota kepolisian..
    Jadi mohon kalo memang KPK msh ingin kami anggap KPK it benar2 ad mohon mslh ini d tindak lanjuti karena hal korupsi dlm bntk yg sama ini udh trjadi 2 kali….dan sekarang tempat kami masih sangat kekurangan air bersih.
    TERIMA KASIH

  16. assalamualaikum wr.wb.saya melaporkan disatolpp kota surabaya ada banyak sekali penyelewengan anggaran,selama saya bekerja di satpolpp kota surabaya kurang lebih 9 tahun,memang saya tdak bisa membuktikan tapi merasakan dampaknya langsung,tunjangan yang kita terima tdak susuai pengajuan.kita anggota sudah lama dibodohin terus,dulu pernah diperiksa BPK tapi tetap aja..tolong ditindak lanjuti dari tingkat kasi sampai kasat,kami dari anggota satpol tidak bisa bertindak kecuali melaporkan. 😐 :( :( 😯

  17. Telah ditemukan cara baru untuk mengelabui KPK dengan cara: Pihak pengelola proyek harus bekerja sama terlebih dahulu dgn pihak KEPOLISIAN dan KEJAKSAAN contoh nya di KAB NGADA BEJAWA NTT, pd DINAS PERTANIAN,PERKEBUNAAN dan PETERNAKAN KAB NGADA BEJAWA NTT,dalam plksn proyek belanja bibit ternak sapi sebanyak 1786 ekoruntuk dibagikan pd masyarakat desa dlm pelaksanaan tender di ikuti oleh 5 perusahaan dan dimenangkan PANITIA pd PERUSAHAAN yg penawaran tertinggi 11,790,000,000 sedangkan ada PERUSAHAAN yg mampu bekerja di bawa dari 10.mlyr sehingga negara jelas dirugikan 1mlyr lebih.anehnya perusahaan tersebut (CV MEGAKARYA) pada saat pembukaan penawaran dinyatakan gugur karena tidak mampuh menunjukan SKN tapi justru dimenangkan oleh panitia. dari kasus ini salah satu PERUSAHAAN melakukan SANGGAHAN.dan pada balasan SANGGAHAN tersebut PANITIA lelang menyatakan bahwa semua yg dilakukan sudah benar sesuai PEPRES /54 tp dalam balasan surat SANGGAHAN terdapat banyak kejanggalan 1: pihak panitia menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelelangan tersebut ikut di dalamnya POLRES NGADA (TIPIKOR) 2; Tidak menyertakan stampel dinas terkait 3: tidak dapat menjawab pertanyaan dr SANGGAHAN yg ada pd poin 3. Dalam informasi terakhir yg kami dpt dr LSM,bahwa ada kerjasama antara BUPATI NGADA,KADIS PERTANIAN,PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN dgn KAPOLRES dan KEJARI NGADA dalam membagi2proyek yakni KAPOLRES mengadakan pengadaan babi di KEC: JEREBU,U dan KEJARI melasakan pengadaan babi pada KEC: GOLEWA NTT.dari informasi yg kami dapat pihak KEPOLISIAN NGADA melaksanakan proyek pengadaan babi (kurang lebih 1,4 mlyr) dan KEJARI kurang lebih 1,280 mlyr.

  18. Tolong diusut raibnya tunjangan sertifikasi sebanyak 2 kali di kabupaten majene provinsi sulawesi barat.
    :)

  19. Saya bertempat tinggal di Banjarbaru, saya pernah jadi Wartawan, justru jadi Wartawan ini saya banyak tau tentang Pemerintahan Kota Banjarbaru dibidang pelayanan Publik,di BPN tidak adanya tulisan Peraturan Pemerintah (PP) yang transparan kepublik, tata cara mengurus sertipikat, biayanya, di Pemerintahan CAPIL yang berkaitan dengan PERDA pembutan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dsbnya, petugasnya tidak Propisional dalam melayani Publik, tidak propisional begini, petugas CAPIL terima berkas, petugas CAPIL juga terima biaya pembutan, maunya Masyarakat Petugas menerima Berkas tersendri, kasir tersendiri, mintanya orang Bagian Pendapatan jadi kasirnya, di BP2T ada kasir tersendiri, masa kalah dengan Mini Market, pengalaman saya waktu ada pemutihan Akte Kelahiran, saya dengar “gratis “, akte Kelahiran selesai ternyata bayar, dengan sukarela, Petugas CAPIL kaya pengurus Mesjid yang meminta sumbangan, dikelurahan juga begitu, tolooong.. pelayanan Publik disetiap Pemerintahan, diruang pelayanan publik ada papan pengumuman yang bisa dibaca, dilihat, kalau memang geratis tulis geratis, beras raskin, yang dibagikan Kelurahan, tolong transfaran KEPRES Raskinnya kemasyarakat, biar Masyarakat tau, harga satu Kg beras raskin, ini dijual per liter, sepekasi proyek yang tidak transfaran, pengalaman saya waktu jadi Wartawan, waktu itu masyarakat mengeluh jalan belum satu bulan sudah rusak, kata masyarakat sepekasi proyek nya kaaahh..yang salah, atau yang pekerja proyek dilapangan yang salah, setelah itu saya datang kekanto Kimpraswil, ke Pimpronya, saya meminta sepekasi Proyek, jawaban Pimpro harus ijin Walikota dulu, baru bisa melihat sepekasinya. itu aja nanti lanjut lagi, udah larut malam, makasih

  20. Kepada Yth : BANK INDONESIA
    POLDA BANTEN BESERTA RESKRIMSUS DAN JAJARANNYA

    Saya Selaku Masyarakat Menemukan Kecurangan Pemberian Kredit Pada Bank Muamalat Cabang Serang Dan Cikande, Dengan Pelaku seorang Broker Bernama Guntur Syahputra Alias Toni Alamat, Jl. Cempaka 2 Perumnas 2 Tangerang, Modus penipuan nya bekerja sama dengan Para pejabat Bank Muamalat Al.Bp.ACHMAD WILDAN DKK, Dengan Cara Membuat Dokumen Pengajuan Kredit Palsu Antara Lain, Pemalsuan Rekening Bank, BCA , BNI , Mandiri Dan Lainnya dengan Cara merubah isi dalam buku dan membuat buku palsu melalui Sdr. Zulkipli Nasution yang berkantor di Banten Post ON LIne Karawaci Tangerang, selain itu mereka juga memalsukan dokumen pengajuan kredit seperti, KTP, KK, Buku Nikah, IMB , Surat ijin Usaha , Siup TDP Dll,,,,yeng bertujuan mengelabui pihak BANK untuk dapat pencairan kredit dari Bank Muamalat Cabang Serang,,,Anehnya pihak Bank Muamalat Menyetujui pemberian Kredit dengan dokumen Palsu Tersebut,,Nama Nama Konsumen yng menggunakan data pelsu dan sudah mendapatkan kredit antara lain : Usman Latif Jemai, AGUNG NUGROHO alamat Jl. Raya Hankam Pondok Melati , Rt 003 Rw oo9, Kel.Jatiwarna Kec.Pondok Melati , Kota Bekasi
    dengan pengajuan KPR Ruko, Pinjaman Modal Kerja, Take Over, dengan cara meng UP harga jual hingga 500 % dan di setujui oleh pejabat bank Muamalat Cabang Serang,,, Padahal Data pengajuan kredit tersebut ASPAL……Mohon di tindak tegas Trima Kasih

    Mohon Kepada Petugas Kepolisian Untuk Menindak lanjuti kerjasama antara Broker dan pejabat Bank Muamalat Cabang Serang Dan Cikande Banten , karna kegiatan pemalsuan data data dan pengajuan kredit di bank tersebutsemakin banyak dan berjumlah milyaran Rupiah ,,jelasmerugikan negara kalau tidak di tindak…

  21. Kepada Yth : BANK INDONESIA
    POLDA BANTEN BESERTA RESKRIMSUS DAN JAJARANNYA
    KOMISIPEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK )

    Saya Selaku Masyarakat Menemukan Kecurangan Pemberian Kredit Pada Bank Muamalat Cabang Serang Dan Cikande, Dengan Pelaku seorang Broker Bernama Guntur Syahputra Alias Toni Alamat, Jl. Cempaka 2 Perumnas 2 Tangerang, Modus penipuan nya bekerja sama dengan Para pejabat Bank Muamalat Al.Bp.ACHMAD WILDAN DKK, Dengan Cara Membuat Dokumen Pengajuan Kredit Palsu Antara Lain, Pemalsuan Rekening Bank, BCA , BNI , Mandiri Dan Lainnya dengan Cara merubah isi dalam buku dan membuat buku palsu melalui Sdr. Zulkipli Nasution yang berkantor di Banten Post ON LIne Karawaci Tangerang, selain itu mereka juga memalsukan dokumen pengajuan kredit seperti, KTP, KK, Buku Nikah, IMB , Surat ijin Usaha , Siup TDP Dll,,,,yeng bertujuan mengelabui pihak BANK untuk dapat pencairan kredit dari Bank Muamalat Cabang Serang,,,Anehnya pihak Bank Muamalat Menyetujui pemberian Kredit dengan dokumen Palsu Tersebut,,Nama Nama Konsumen yng menggunakan data pelsu dan sudah mendapatkan kredit antara lain : Usman Latif Jemai, AGUNG NUGROHO alamat Jl. Raya Hankam Pondok Melati , Rt 003 Rw oo9, Kel.Jatiwarna Kec.Pondok Melati , Kota Bekasi
    dengan pengajuan KPR Ruko, Pinjaman Modal Kerja, Take Over, dengan cara meng UP harga jual hingga 500 % dan di setujui oleh pejabat bank Muamalat Cabang Serang,,, Padahal Data pengajuan kredit tersebut ASPAL……Mohon di tindak tegas Trima Kasih

    Mohon Kepada Petugas Kepolisian Untuk Menindak lanjuti kerjasama antara Broker dan pejabat Bank Muamalat Cabang Serang Dan Cikande Banten , karna kegiatan pemalsuan data data dan pengajuan kredit di bank tersebutsemakin banyak dan berjumlah milyaran Rupiah ,,jelasmerugikan negara kalau tidak di tindak…

  22. Kepada Yth :
    KPK

    Saya hanya warga kecil dan hanya mengenyam pendidikan di bangku :( SMK di Surakarta dan saya berdomisili di Tangerang namun saya sangat sedih melihat kondisi Jalan Pasar kemis – jati uwung .dalam hati kecil saya sering bertanya sudah tidak adakah pejabat pemerintah Kabupaten Pasar Kemis yang punya hati yang tulus untuk memperbaiki Jalan dan membuat saluran air (selokan).sungguh aneh tapi nyata kenapa Pemerintah Kabupaten hanya memperbaiki jalanya saja tapi tidak membuat saluran air(selokan) ,apakah pemerintah Kabupaten Tangerang sengaja tidak membuat saluran air agar kucuranan Proyek perbaikan jalan terus bisa mengalir ke kantong-kantong mereka.mohon diselidiki jika mereka sudah tidak mampu saya siap untuk mengganti dan menjabat menjadi pejabat Dinas Marga dan saluran air di Tangerang .

  23. SUARA PRAJURIT dan PEGAWAI NEGRI SIPIL YANG BERPANGKAT RENDAH

    Kami Mewakili Prajurit dan Pns tni au ingin menyuarakan isi hati Prajurit yang berpangkat RENDAH dan GAJIH pas-pasan .
    Bapak President yang terhormat, kami merasa senang ,cukup dan Berbahagia dengan perbaikan gajih yang Bapak President berikan kepada kami Anggota Militer., kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak President.
    Tapi yang sangat kami sayangkan di dalam perbaikan yang Bapak President berikan , ini ada yang bermain /diselewengkan oleh Pemimpin TNI AU sendiri yang sedang berkuasa dengan dalih membuat kesejahteraan masa depan yang di kemas dengan menggunakan ASURANSI dengan mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN PERKASAU nomor Kep/353/V/2013 TGL 17 MEI 2013, TEGRAM Aspers Kasau NRT/127/2013 , T/128/2013, T/129/2013 , T/130/2013 tgl 25 JUNI 2013 adalah sbb : Para Penjabat Keuangan agar memotong gajih Personil TNI AU untuk membayar Premi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
    sedangkan TNI sendiri sudah ada Asuransi ABRI ( ASABRI ) dan TWP ( Tunjangan Wajib Perumahan ) itu pun untuk mencairkan bagi yang sudah pensiun juga di persulit ,masih banyak potongan, ( dikasihkannya tidak sebagai mana mestinya )
    Kami dikejutkan oleh potongan gajih yang kami terima , potongan untuk TAMTAMA dan BINTARA sebesar Rp 100.000,- dan Perwira Rp 200.000,- DI Tambah biaya POLIS ASURANSI sebesar Rp 100.000,- tanpa pemberitauan yang jelas . dan setiap Anggota diwajibkan harus ikut : ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 .
    Uang sebesar itu bagi Pejabat ,saya kira tidak ada artinya , tapi BapakPresident bagi kami seorang Prajurit dan Pegawai Negri Sipil yang berpangkat RENDAHAN ( TAMTAMA ) sangatlah berarti sekali bagi keluarga .
    Kami memang Buta Hukum , tetapi kami tetap setia NKRI dan loyal sama Pimpinan tapi kalo masalah Hak dan Kuawjiban kami ( GAJIH ) apakah boleh seorang PEMIMPIN SEWENANG – WENANG MEMOTONG GAJIH ANGGOTA .Dengan dalih KESEJAHTERAAN di hari tua dan di kemas dengan ASURANSI . Sepengetahuan kami ASURANSI bukan paksaan , tapi sungguh aneh di TNI AU justru di paksakan harus Ikut seluruh Anggota Militer maupun PNS nya .
    Kami masih Inget Betul SEMBOYAN Bapak President β€œBERANTAS KORUPSI” tapi justru di Intansi militer sendiri ada Pratek2 Kurupsi yang terselubung dan terpimpin dibawah Seragam dan Pangkat yang di gunakan Hanya untuk menakuti anggotanya Bapak President yang terhormat.
    Pada prinsipnya KAMI SELURUH PRAJURIT dan PNS TNI AU tidak setuju dengan adanya pemotongan GAJIH dalam bentuk Apapun.
    Sudilah kiranya Bapak President membantu kami Prajurit dan PNS Tni Au yang berpangkat Rendahan yang dengan gajih Pas2an , unutuk meredam permasalahan ini. Agar supaya Kami Prajurit dan PNS TNI Au tidak resah.
    Kami segenap Prajurit dan Pegawi Negri Sipil ucapkan banyak terima kasih Atas bantuan Bapak President.

  24. Muara Enim, 12 Agustus 2013

    Lampiran : 1 (satu) berkas
    Perihal : Mempertanyakan lagi masalah surat laporan/
    Pengaduan saya.

    Kepada Yth,
    Bapak Kejaksaan Negeri Muara Enim
    Kabupaten Muara Enim (sumatera selatan)

    Sehubungan dengan surat – surat laporan saya :

    1. Perihal : Laporan adanya indikasi KKN dan kecurangan dalam Pekerjaan Pembangunan Proyek.
    pada tanggal 22 Maret 2013 ( copy terlampir ).
    2. Perihal : Laporan adanya indikasi kerugian Negara dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan yang dilakukan oleh POKJA lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim (Sumatera – Selatan).
    pada tanggal 17 Mei 2013 ( copy terlampir ).
    3. Perihal : Mempertanyakan kelanjutan / tindak lanjut dari surat laporan saya tersebut diatas.
    pada tanggal 19 April 2013 ( copy terlampir ).

    Berdasarkan ketentuan :

    – Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 17 tahun 2003
    Tentang : Keuangan Negara
    – Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001
    Tentang : Tindak Pidana Korupsi
    – Amanat Presiden RI No. : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010
    Tentang : Pengadaan Barang / jasa Pemerintah
    – Peraturan Presiden RI Nomor : 71 tahun 2000
    Tentang : Peran serta masyarakat dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi
    – Instruksi Presiden RI Nomor : 1 tahun 2013
    Tentang : Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

    Jadi berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas, saya sebagai masyarakat Kabupaten Muara Enim (Sumatera selatan) berhak melaporkan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim (sumatera selatan), dan juga berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas, Bapak wajib memproses dan menindak lanjuti atas laporan laporan saya tersebut, karena bukti – bukti yang menyangkut laporan saya tersebut diatas sudah saya berikan kepada staf Bapak, juga saksi atas laporan tersebut sudah saya hadirkan kepada staf Bapak.
    Tetapi kenapa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut ataupun tindakan dari Bapak atas laporan saya tersebut.

    Demikian surat ini saya kirimkan kepada Bapak untuk dapat ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik saya ucapkan terima kasih.

    Hormat saya,
    Pelapor

    Eddy Yusuf

    Tembusan ditujukan kepada Yth :
    1. Bapak JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
    2. Ketua KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK )
    3. Kepala KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    4. Kepala KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
    5. Kepala KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
    6. Bapak KAPOLRES Kabupaten Muara Enim
    7. Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Muara Enim
    8. Yang dianggap perlu
    9. Pertinggal

    (surat ini sudah saya kirimkan kepada Bapak beserta bukti-buktinya, jadi kepada Bapak yang berkompeten dalam masalah ini, tolong ditindak lanjuti pengaduan saya ini, karena hukum dikabupaten muara enim (sumatera selatan) tidak berjalan apalagi kalau menyangkut kasus korupsi)

  25. tolong donk sekalian selidiki kenapa pengumuman hasil ujian cpns k2 di tunda terus. inikan rawan sekali dengan unsur politik, atau malah mau nunggu yang nyogok biar banyak dana terkumpul dulu baru bisa di umumkan 8)

  26. SDM DI KPK MASIH KURANG …. CAPEK SAJA KITA MEMBUAT PENGADUAN TAPI TIDAK DI TAANGGAPI .

  27. kepada YTH KPK di Jakarta.
    Mohon kiranya dipertanyakan kepada Bupati Morowali prov. sul-teng atas IUP yang berada di Wilayah kabupaten morowali, sebab sampai saat ini setelah kami lakukan infestigasi bahwa sekitar 123 IUP yang ada/dikeluarkan oleh Instansi terkait hanya 193 IUP yang legal sisa dari itu IUP ilegal.
    kedua : pesoalan pensoalan Program dana CSR dimana tak ada satupun wilayah kabupaten/ wilayah pertambangan yag Program CSR tersebut berjalan secara prosedural. sebab MOU masyarakat terkait Retribusi Perusahaan/ fi dari setiap metrik ton selalunya digabungkan atau dengan dana CSR sekalipun hal tersebut tidak prosedural.
    ketiga. terkait persoalan Reklamasi lokasi pertambangan, dimana tak ada satupun perusahaan yang melakukan daur ulang setelah mengelola SDA kabupaten morowali.
    menurut keterangan perusaan setelah kami lakukan infestigasi bahwa seluruh perusahaan telah membayar kepada kepala daerah sejumlah 1-2M yang diperuntukan Reklamasi Ulang Atas lahan tambang yang sudah dikelola.
    TKS atas kerjasamanya demi Indonesia yanag lebih Bersih Dari KKN.
    Masyarakat Kabupaten Morowali

  28. Test

  29. Yth para ptgs kpk,tlng kas pnerimaan n pengeluaran unit bisnis jasa survei n pmbrntasan hama bulog divre sulselbar di audit krn terindikasi penyelewengan gaji pekerjax yg brjmlh 126 org dr thn 2005 smpai skrng n by fumigasi n spraying yg sehrsx msk di insentif para pekerjax malah di nikmati oleh Rm ub jastasma atas sepengetahuan kadivre bulog sulselbar yg nilainya 8 m/ thn n sdh berjln 9,9 thn.yg km terima hanya by survei gabah n beras yg km krjkn sesulselbar itulah yg km bagi 126 org.bsr harapan km kpd bpk semoga dpt segera menindak lanjuti aduan km ini,dan km siap utk dimintai keterangan lebih lanjut n bersaksi jika dibutuhkn,trima kasih.

  30. Yth petugas kpk,km tng kntrak unit bisnis jasa survei n pmbrntasan hama bulog divre sulselbar dr 2005 s/d skrng km tdk pernah mnrima yg namax gaji yg ada hnya insentif sebesar Rp 160 rb/thn.bknx km tdk punya gaji pkok tp krn diselewengkn oleh Rm ub jastasma dgn alasan km tng pkrja paruh wkt/musiman,bkn tng kntrak.nanti stelah km konfirmasi ke menpan rb br km menge tahui dgn pasti status km adalah tng kntrak n stlah km menlp mantan kadivre yg prnah bertugas 2005 n km menaxkn mangenai penggajian di ub jastasma beliau mengatakn km mempunyai gaji pkok Rp500 rb itu thn 2005.sementara by fumigasi n spraying yg shrx masuk ke insentif km yg mrpkn hak km jg diselewengkn oleh Rm ub jastasma dgn sepengetahuan kadivre bulog sulsel. tlng pak aduan km ini ditindak lanjuti n berhrp gaji km dr thn 2005 s/d skrng dpt km trma kembali besar hrpn km kpd bpk kpk smg dpt mengusut kasus penyelewengan ini hingga tuntas yg nilaix puluhan milyar jk dihitung dr thn 2005(gaji + by fumigasi + by spraying)s/d skrng.dan km berhrp semua yg terlibat tanpa pandang bulu dpt diseret ke pengadilan,trima kasih.

  31. sudah bukan menjadi rahasia di masyarakat…hampir di semua instansi ada korupsi…dana proyek pendidikan, dana infrastruktur, dana jasmas…adalh bbrp contohnya..pasti bocor minimal 30%…dgn volume masalah yg begitu masif dan instansi hukum yg serba pas-pasan…mana mungkin korupsi bisa dikalahkan. USUL: audit dan investigasi dan perkuat jajaran inspektorat masing2 instansi

  32. USUL cara memberantas korupsi. Secara teratur dan berkesinambungan tekan para kepala daerah untuk menghidupkan inspektorat2 semua instansi di bawahnya. Kontrol terus menerus, kalo perlu dgn rewards and punishmen…. Kumpulkan pimpinan organisasi2 masyarakat misal NU, Muhammadiyah, dll untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di warganya…secara terus menerus dan terkontrol

  33. Saya evi novita sari. saya ingin melaporkan korupsi yang terjadi di kelurahan tanah sereal BOGOR. Awal cerita saya adalah penduduk desa pasir angin gadog kec megamendung Bogor. Saya sudah pindah dan daftar menjadi penduduk desa tanah sereal.dari tgl 8 agustus 2014. Waktu itu suami saya yang mengurus semua kepindahannya melalui pegawai saya namanya pak mumuh. Tetapi pak mumuh itu pindah ke solo dan semua berkas kepindahan saya hilang terbawa ke solo. Saya bingung lalu meminta bantuin desa pasir angin. Ternyata dari desa pasir angin menyarankan langsung saja saya datang ke tanah sereal. Setiba disana suami saya yang mengurus semua nya bertemu dengan pak endang katanya pengurus atau pekerja di sana. Ternyata untuk mengurus akte KK dan KTP beliau meminta uang sejumlah Rp.850.000 saya kaget mendengar semua itu. Sedangkan setau saya itu gratis dari pemerintah. Suami saya karena tidak tahu apa” langsung membayar uang tersebut. Hari ini tgl 14 mei saya tlp ke pak endang itu yg petugas desa yang rumah nya dekat kelurahan,saya menanyalan itu untuk apa saja biaya mahal segitu. Ternyata beliau malah memaki saya dengan nada kasar. Padahal saya hanya menanyakan untuk apa uang sebesar itu. Beliau malah membentak saya dan bilang “ibu kan semua arsip buat kepindahan dr desa pasir angin hilang semua jadi wajar ada biaya ini itu untuk dibuatkan lagi ya sudah kalau tidak mau di urusin uang hangus Ga usah banyakomong.gaΒ perlu nanya uang itu untuk apa saya ga terima kalau ada yang menanyakan uang itu untuk apa.kalau tidak mau di urusin yasudah tidak usah tapi uang tidak akan saya kembalikan” begitu kata pak endang. Saya merasa terhina n terzolimi sebagai warga negara indonesia.klo arsip saya hilang kenapa tidak dikasih solusi untuk dibuatkan yang baru atau bagaimana lah sesuai prosedur bukan malah memeras. Saya sadar itu salah suami saya karena langsung membayar tanpa diskusi dengan istri nya karena di fikirnya agar cepat selesai harus ada uang rokok. Tapi itu sangat tidak wajar.ketika mendengar suami saya bilang biaya 850rb dan harus dibayar hari itu juga saya langsung syok. Dimana keadilan jaman sekarang? bagaimana nasib orang miskin yang lain? Saya bingung harus mengadu kepada siapa? Petugas yang seharusnya melayani masyarakat malah memeras. Tolong dengan sangat selediki dan tindak lanjuti. Saya siap menjadi saksi demi keadilan di negara ini. Hubungi saya apabila saya dimintai keterangan saya siap. Saya sudah muak melihat banyak sekali korupsi di sekeliling saya tetapi saya hanya bisa diam karena saya hanya masyarakat biasa yang tidak punya harta banyak untuk menyewa jasa pengacara apabila sesuatu terjadi dengan saya. kepada bapak ketua KPK yg terhormat dan jajaran staf lain nya tolong lebih diperhatikan korupsi seperti ini sudah jadi rahasia umum di masyarakat. Kasihan masyarakat miskin yang ingin meminta bantuan. Saya tidak peduli masalah uang nya tapi saya mulai skr tidak akan tinggal diam melihat semua kecurangan ini. Atas perhatian nya terima kasih

  34. ASALAMUALAIKUM

    SALAM SEJAHTERA
    Kotaku TERCINTA , KOTA NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU hanya punya satu satunya RSUD (RUMAH SAKIT UMUM DAERAH), mungkin karena punya satu satunya rumah sakit di daerah sampai PEMERINTAH DAERAH sekalipun tidak memperhatikan kenyamanan pasien, bahkan perawat perawat dan dokter sekalipun tidak melayani pasien pasien dengan baik, hampir 99% pasien yg masuk di RSUD NAMLEA KAB BURU PROVINSI MALUKU pasti punya cerita yg intinya Mengeluh dengan jasa pelayanan,pembayaran rumah sakit yg mahal padahal banyak obat obat yang hampir semua di beli dari apotik luar.

    Setelah di teliti juga, mengapa para perawat dan dokter dalam jasa pelayanan pasien pasien tidak baik, mereka mengatakan karena UANG GAJI, UANG JASA, UANG JAGA, UANG RUJUK PASIEN TIDAK DI BERIKAN SESUAI KESEPAKTAN DAN KINERJA YANG MEREKA LAKUKAN KALAUPUN DAPAT 3BULAN BERJALAN BARU UANGNYA KELUAR, ITUPUN YANG KELUAR 1BULAN PUNYA. Kadang memang kalAU dipikir secara manusiawi menolong dan merawat pasien suda menjadi tugaS mulia tanpa di ukur dengan uang dan materi tapi hidup ini harus kerja, bukan kah kerja untuk makan???

    Selain itu, Para perawat dan dokter yang bekerja merasakan Pemerintah DAERAH ATAU PUN PUSAT tidak memperhatikan ini, bukan kah kita semua tahu SEKOLAH DAN KULIAH KESEHATAN BIAYA YANG DI KELUARKAN TIDAK SEDIKIT, cobalah berpikir dan bayangkan bagaimana nasib orang orang tua yang rela berhutang untuk membiayai sekolah dan kuliah anak anaknya dan setelah selesai justru PENDAPATAN DARI KERJA tidak sebanding dengan BIaya yang dikeluarkan.

    HARAPAN SAYA BESAR UNTUK ORANG BANYAK, SEMOGA INI BISA DIPERHATIKAN PEMERINTAH PUSAT, DAERAH KU KOTA NAMLEA PULAU BURU PROVINSI MALUKU BUKAN HANYA RUMAH SAKIT,TAPI SEMUA INSTANSI DI DAERAHKU UDA BANYAK KERJA YANG TIDAK BETUL, KOROPSI DI MANA MANA,POLISI DAN KEAMANAN DISINI TIDAK BISA MELAKUKAN APA APA, JIKA BERANI MELAKUKAN APA APA ATAU MENYUSUT KASUS KASUS MAKA POLISI ITU AKAN BERURUSAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN AKAN DIPINDAH TUGASKAN KE TEMAPT YG JAUH DAN TERPENCIL, KASINAGGG ,,, TOLONGLAH AUDIT DAERAHKU PILAU BURU KOTA NAMLEA PROVINSI MALUKU, PEMERINTAH DAERAH BEKERJA TIDAK SESUIA DENGAN HAK HAK MANUSIAWI.

    TRIMAKASI
    SALAM SAYA DAN HARAP SAYA
    DATANGLAH DAN AUDIT DAERAHKU TERCINTA
    KOTA NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU.

  35. TOLONG DITINDAK LANJUTI buat Komite Pemberantas Korupsi..
    Saya hanya warga sipil biasa..
    Yang ingin mengadukan keluhan pribadi saya.

    Saya merasa telah di lecehkan atau di remehkan Oleh Ketua RT saya sendiri.
    A/N Ryan Selaku Ketua RT.005/011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng.
    Saya membuat kartu keluarga dari sebelum lebaran.
    Dan hingga saat ini hanya mendapatkan Bunga Bibir ( Omongan Kosong Yang Selalu Memberikan Harapan Palsu Akan Proses Pembuatan Kartu Keluarga saya )
    Uang sudah kaya kasih . Dan data pun sudah lengkap.
    Tapi hasilnya NIHIL.
    Padahal saya ingin membuat Akte Buat anak saya.
    Tanpa kartu keluarga anak ke 2 saya tidak akan bisa memperoses AKTE kelahirannya.
    Dan itu akan mempersulit proses kedepannya buat saya pribadi.

    Tolong buat para penegak – penegak Negara.
    Tolong sedikit memperhatikan masyarakat kalangan kelas bawah pak..
    Korupsi itu kemungkinan besar lebih banyak dilakukan oleh kalangan petugas” sipil kelas menengah kebawah.
    Tapi kalau semua itu di biarkan.
    Kasihan kepada masyarakat yang lain.

    Saya bisa berbicara seperti ini.
    Karna sodara sodara saya seblumnya menerima perlakuan yang sama dari Pak RT tersebut.
    Malah ada yang sampai saat ini Kartu Keluarga Saudara Say belum Jadi juga.
    Sedangkan Uang udah dikasih dan Semua persyaratan sudah dilengkapi.
    Tapi hasilnya NIHIL.

    Tolonglah kami pak.
    Masyarakat biasa.
    Yg selalu di Pandang Sebelah Mata.

    Mohon bantuannya kepada bapak” dan ibu” dalam komite Pemberantasan Korupsi ini.

    Korupsi bukan hanya terjadi di kalangan kelas Atas pak bu.
    Bahkan dikalangan kelas Bawah Merajalela..
    Jadi tolong agar ditindak lanjuti pak / ibu yg saya hormati.
    Tolong lebih focus buat memperhatikan di kalanhan kelas bawah..
    Kalau nantinya lebih menjadi lagi.
    Akan banyak korban atas perbuatan RT teraebut.
    Dengan janji” dan Hasil yg NIHIL.

    Sekali lagi saya memohon Bantuannya untuk Bapak / Ibu yg sangat saya hormati.

    Tq

  36. Sebenar ya sy muak para penegak hukum kita rakyat cuma dijadikan umpan buat keuntungan mereka dengan ditutupin baju padahal mereka maling teriak maling.. apa ada jaksa atau yg ngaku bersih dn suci itu yg da korupsi.. berapa sih ngajih mereka dn tunjangan mereka.. tapi kehidupan ya luar binasa
    ,,ehh salah maksud ya luar biasa ngelamor ya. Padahal sebelum kerja disana rumah nyewa makan aja senin kamis hahahah… sekarang rumah aja paling dikit 2 mobil ya tau sendiri lah
    bagai mana mau membersihkan kotoran kalo mereka lebih kotor… kita melapor Ehhh ternyata disalah gunakan betul mereka ditangkap ternyata mereka saling teransaksi masalah hukum… dipersidangan sok galak itu hakim dn jaksa padahal di belakang mereka cipika cipikuk maka ya hukuman ya cuma tempe bekunat hahah.. ini pengalaman pribadi yg bisa sy pertanggung jawaBkn..saat sy ketangkap kasus narkoba sebagai pemakai kebetulan dulu sy yahhh istilah ya ada santan ya lah(beduit) saat disidik masa dia bilang apa kmu kenal lg ama pemakai yg kaya
    …paham kan maksud dari kata2 penyidik ini.. Dan saat dirutan sy beteman ama koruptor hampir 10000 persen mereka bagi hasil korupsi ya sama jaksa dn hakim yg lebih parah ya lg masa yg banyak dpt untug jaksa ama hakim ya hhhhhhh..kontraktor ya cuma dpt modal bekurang ama nginap di hotel ngeratis dengan fasilitas keamanan dijaga 24 jam,ketemu pengunjung bayar..dn da boleh pulang lagi Klo mau pulang bayar ama di kawal pereman beseragam yg ngaku manusia suci… emang ada aparat yg jujur dan bersih tpi jabatan ya hanya tukang bersih lantai ama bikin teh ama disuruh beli rokooo hahahha
    Tpi ngenerasi muda jgan memyerah negara ini ada ditagan kita.. kita beri dukungan kpk dengan cara yg nyata salah satu ya dgn cara didik anak2 kita jadi orang yg jujur dn karakter yg anti memakan hak orang lain.dn tegas menindak kejahatan tampa kompromi. Klo ini kita tanam kan sy yakin 30 tahun saat generasi mereka negara ini akan luar biasa.. karna ini cara satu untuk memutus budaya korupsi yg menghancurkn negri ini dan cita2 perjuΓ ngan bpk2 kita saat melawan penjajah…
    SALAM PERJUANGAN…( kalo ingin berjuang harus berkorban kalo berjuang cari untung dan takut rugi itu nama ya bisnis)

  37. saya salah satu karyawan PT MPM, saya dan dua ratus lainnya tidak di gaji selama 4 bulan juga jamsostek (BPJS) sudah dua tahun tidak di setor oleh perusahaan. juga ternyata perusahaan ini banyak berhutang dengan suplier kurang lebih 1.3 m.
    kami sudah mengadu ke Disnaker tapi di pingpong, polis resort cianjur juga tidak ada kelanjutan, jadi harus kemana ya pak? ke KPK Kah?

  38. Bagi yang mau melaporkan kasus korupsi baik dari instansi pemerintah negeri maupun dari pihak swasta, silahkan ke website KPK:
    https://kws.kpk.go.id/

    bukan di website ini dan bukan di kolom komentar ini.
    Silahkan ke website KPK. Terima kasih.

  39. Di disnaker tanah laut kalimantan selatan ada indikasi penyuapan oleh perusahaan kepada kepala dinas terkait bekerja sama dengan serikat buruh jadi kemana lagi pk buruh mau mengadu kalau aparat disnaker dan serikat buruh sudah kong kalikong tolong pk di jawab supaya kami kaum buruh ini tidak ditindas oleh perusahaan pt kintap jaya wattindo [kjw] kec kintap kab tala kalsel terima kasih

  40. Kalo Fungli dari RT-RW-Kelurahan-Kecamatan bisa dilaporin di sini ga yah ?
    Di tempat tinggal saya Perumahan Mega Regency – Cibarusah – Cikarang banyak oknum raja kecil , ngurus administrasi kalo ga ada duit pelicinnya nya susah, apalagi kalo urus izin usaha jadi lahan perahan……. Tolong Bapak2 di KPK menghimbau pada jajaran yang lebih tingggi untuk blusukan dan tindak tegas oknum2 nya dipecat sekalian, kayak PNS DKI .

 Leave a Reply

(required)

(required)


6 − three =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>